Mahasiswa Bergerak Hadang 500 TKA China di Bandara Kendari
Juni 23, 2020
Edit
Mahasiswa Bergerak Hadang 500 TKA China di Bandara Kendari
Jakarta - Mahasiswa IAIN Kendari bergerak menghadang kedatangan 500 TKA China di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Mereka memblokade akses jalan masuk tepat di gerbang perbatasan Ranomeeto tepatnya perbatasan dari Konawe Selatan dan Kota Kendari.
Aksi puluhan mahasiswa ini digelar pada Senin (22/6/2020) atau tepatnya sehari menjelang kedatangan ratusan TKA China di Konawe. Mahasiswa juga menggelar aksi bakar ban sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada 500 TKA untuk masuk di Sultra.
Baca juga:
500 TKA China Masuk ke Kendari Besok, Mahasiswa Blokir Perbatasan. Salah seorang mahasiswa IAIN Kendari, Benni Putra, mempertanyakan keahlian TKA asal China yang akan bekerja di PT VDNI yang terletak di Konawe. Benni menegaskan pihaknya tidak terima dengan kabar kedatangan ratusan TKA China di Sultra.
"Katanya mereka ini ada keahlian khusus, tapi tidak jelas keahliannya apa," katanya.
Mahasiswa juga kecewa karena saat ini situasi pandemi, tapi pemerintah justru membuka peluang untuk TKA asal China tetap masuk.
"Ini kan masih pandemi, kenapa pemerintah tidak memikirkan dampaknya," ujarnya.
Akibat pemblokiran jalan tersebut, sehingga kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus memilih alternatif jalan lain dengan cara memutar. Rencananya, tahap awal kedatangan TKA tersebut akan berlangsung pada 23 Juni besok.
Aksi juga sebelumnya dilakukan oleh massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka menolak kedatangan 500 TKA China dan menggeruduk kantor Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa.
"Meminta kepada Bupati Konawe untuk menolak kedatangan 500 TKA," ujar koordinator aksi mahasiswa, Irfan dalam orasinya di Kantor Bupati Konawe, Jumat (19/6).
Baca juga:
Geruduk Kantor Bupati, Mahasiswa di Sultra Tolak Kedatangan 500 TKA China, Irfan menilai tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Di sisi lain masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan.
"Mana pemerintah hari ini seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk. Kami tidak anti investasi," katanya.
Di tengah berjalannya aksi, massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Massa yang tertahan kemudian terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP dan membuat aksi sempat ricuh.
Upaya mahasiswa untuk menemui Bupati Konawe Saiful juga tidak terpenuhi. Massa berjanji akan kembali menggeruduk kantor bupati jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
Kedatangan 500 TKA ini awalnya ditolak oleh Pemprov dan DPRD Sultra. Suasana kebatinan masyarakat setempat menjadi pertimbangan utama.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut.
"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang yang juga politisi Partai Demokrat Sultra itu.
Baca juga:
Polda Sultra Siapkan Pengamanan Kedatangan 500 TKA China
Namun sikap Pemprov Sultra berubah. Kini Gubernur Sultra Ali Mazi mengizinkan 500 TKA asal China masuk ke wilayahnya.
"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa dan satu tenaga kerja asing itu di-backup lima sampai tujuh orang kita (pekerja lokal)," kata Ali Mazi di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6).
Selain dapat menyerap ribuan pekerja lokal, Ali Mazi juga menyampaikan kedatangan ratusan TKA tersebut juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Namanya juga investor, kita harus menjaga harmonisasi agar tenaga kerja (lokal) bisa bekerja, pengangguran, kemiskinan bisa berkurang dan ini suatu kesyukuran bagi kita, karena itu adalah perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi dan investasinya nggak tanggung-tanggung Rp 42 triliun. Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu," tutur Ali Mazi.
Menurut Ali Mazi, para TKA tersebut telah diizinkan datang ke Sulawesi Tenggara karena mereka telah memenuhi persyaratan dan telah diizinkan oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, karena kita melaksanakan semua ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri kita tercinta ini. Jadi, kita nggak usah berprasangka, kita positif saja. Berpikir mereka datang ini untuk membangun daerah ini, yang penting itu," tegas Ali Mazi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh mengungkapkan pemerintah daerah tidak akan menghalangi lagi masuknya 500 TKA asal negara China untuk bekerja di salah satu perusahaan pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe. Namun TKA China yang masuk diminta benar-benar bersih dari COVID-19.
"Namun, perusahaan yang membawa TKA tersebut, sebaiknya terlebih dulu dievaluasi kepatutan perusahaannya, kontribusi perusahaan kepada daerah, termasuk peran perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar atau local wisdom," kata Abdurrahman Saleh, di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa (16/6).
Dia menambahkan, yang terpenting 500 TKA China itu harus benar-benar bersih dan bebas dari COVID-19. Hal itu akan dibuktikan dengan menjalani proses protokol kesehatan yang ketat.
"Kita sepakat bahwa kita bukan antiinvestasi asing, tapi setelah diterapkan tatanan kehidupan baru atau new normal, maka kita memulai kehidupan yang produktif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujarnya.
Polda Sultra pun siap mengamankan kedatangan 500 TKA tersebut. Namun belum bisa dipastikan jumlah personel yang akan dikerahkan.
"Kita yang pasti mempersiapkan karena sebagai kepolisian tentunya mengamankan," kata Kapolda Sultra, Irjen Merdisyam, Rabu (17/6).
Merdisyam mengatakan Pemprov Sultra memiliki pertimbangan tersendiri sehingga memberikan izin bagi 500 TKA China yang akan datang, meskipun sempat menolak. Dia menegaskan polisi akan memberikan pengamanan.
"Apapun bentuk kegiatannya kan pasti ada konsep pengamanan," ujarnya.
Sumber : Detik.com